OBORMOTINDOK.CO.ID. Bangkep– Akses jalan utama yang menghubungkan Salakan dan Tobing di Kabupaten Banggai Kepulauan, (Bangkep), Sulawesi Tengah, terancam putus akibat longsor yang menggerus bahu jalan.
Titik kritis kerusakan berada di ruas jalan provinsi Salakan–Sambiut, tepatnya di segmen Desa Tobungin, Kecamatan Tinangkung Selatan.
Kerusakan ini diperparah oleh erosi di bibir jalan yang disebabkan luapan air sungai sebelum memasuki Desa Lesan. Intensitas hujan tinggi dalam beberapa bulan terakhir di wilayah Pulau Peling turut memperburuk kondisi tersebut.
Dari pantauan di lapangan, bagian sisi jalan yang terdampak nyaris tak lagi memiliki penahan aspal. Padahal, jalan tersebut baru saja diperbaiki menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024 dan masih dalam kondisi fisik yang relatif mulus.
Kondisi ini memicu kekhawatiran berbagai pihak, mengingat ruas jalan Salakan–Tobing merupakan jalur vital yang menghubungkan sejumlah kecamatan di Bangkep. Jika tidak segera ditangani, potensi terputusnya akses jalan sangat besar.
Ketua DPRD Banggai Kepulauan, Arkam Supu, saat dimintai tanggapannya pada Selasa, 24 Juni 2025, membenarkan adanya laporan masyarakat terkait kerusakan jalan tersebut. Ia menjelaskan, jalan tersebut merupakan aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sehingga kewenangan Pemerintah Kabupaten Bangkep terbatas dalam melakukan intervensi anggaran.
“Status jalan ini adalah milik provinsi, sehingga kami tidak bisa serta-merta menggunakan APBD kabupaten untuk memperbaikinya,” ujar Arkam.
Meski demikian, ia menyarankan langkah taktis yang bisa diambil Pemda Bangkep sebagai upaya darurat, yakni melakukan normalisasi sungai yang menjadi penyebab utama erosi pada tebing jalan.
“Setiap musim hujan, air sungai meluap dan menggenangi area sekitar. Aliran yang tidak terkendali ini ikut mengikis bahu jalan. Maka, normalisasi sungai adalah solusi awal yang sangat memungkinkan dilakukan,” tambah legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) I ini.
Arkam yang juga menjabat sebagai Koordinator Komisi II DPRD Bangkep—komisi yang membidangi infrastruktur—menyatakan, pihaknya akan mendorong koordinasi antara Pemda dan DPRD untuk menangani kondisi darurat ini secara cepat.
“Penanganan jangka pendek bisa dilakukan oleh pemerintah kabupaten, apalagi jika menyangkut kondisi darurat untuk menjamin kelancaran mobilitas masyarakat,” tegas politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
DPRD Bangkep, melalui Komisi II, saat ini tengah membahas langkah-langkah strategis untuk mendorong penanganan darurat dan memastikan keberlanjutan akses jalan Salakan–Tobing yang menjadi urat nadi transportasi di wilayah Bangkep. (man)
