OBORMOTINDOK.CO.ID. Bangkep– Proyek wisata permandian Modile Water Park yang berlokasi di Desa Mamulusan, Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan, (Bangkape), kini menuai sorotan tajam dari masyarakat.
Anggaran desa bernilai ratusan juta rupiah yang semestinya menjadi motor penggerak ekonomi lokal justru memunculkan tanda tanya besar terkait kualitas pembangunan dan tata kelola pengelolaannya.
Salah seorang warga Desa Mamulusan, Yoldi Marsel K, menyampaikan bahwa persoalan proyek tersebut tidak lagi sekadar soal selera pembangunan, melainkan telah menyentuh aspek logika publik serta tanggung jawab pengelolaan dana desa.
“Ini bukan soal suka atau tidak suka. Ini soal akal sehat dan tanggung jawab pengelolaan uang rakyat,” tegasnya.
Berdasarkan pantauan warga di lapangan, kondisi fisik kolam permandian dinilai jauh dari gambaran proyek bernilai ratusan juta rupiah. Dinding bangunan terlihat kasar, cat mengelupas, struktur beton tidak rapi, fasilitas pendukung sangat minim, serta penataan kawasan yang dinilai tidak mencerminkan standar sebuah destinasi wisata.
Kondisi tersebut membuat masyarakat kesulitan menerima bahwa hasil pembangunan yang ada sebanding dengan besarnya anggaran yang telah dikucurkan.
Persoalan tidak berhenti pada kualitas fisik bangunan. Aspek pengelolaan objek wisata justru memperkuat kecurigaan publik. Hingga kini, warga mengaku tidak mengetahui secara jelas siapa pihak pengelola Modile Water Park, bagaimana sistem operasionalnya, mekanisme perawatan, serta ke mana potensi pendapatan seharusnya disalurkan.
“Kawasan ini seperti dibangun lalu ditinggalkan. Tidak ada konsep keberlanjutan yang jelas,” tambah Yoldi.
Kesenjangan antara besarnya anggaran dan realitas di lapangan memunculkan pertanyaan serius di tengah masyarakat. Warga menilai jurang tersebut terlalu lebar jika hanya dianggap sebagai kesalahan teknis dalam pelaksanaan proyek.
Alih-alih menjadi sumber pendapatan desa, proyek wisata tersebut justru lebih sering dipandang sebagai simbol ketidakberesan pengelolaan. Aktivitas wisata terbilang minim, manfaat ekonomi belum dirasakan warga, dan aset desa itu dinilai lebih menjadi beban ketimbang peluang.
Di ruang publik Desa Mamulusan, satu pertanyaan terus mengemuka: ke mana sebenarnya anggaran ratusan juta rupiah itu mengalir, dan mengapa hasil serta pengelolaannya tidak sebanding dengan nilai dana yang digunakan?
Yoldi menegaskan bahwa mempertanyakan penggunaan dana desa bukanlah bentuk tudingan, melainkan hak masyarakat untuk memperoleh transparansi. Menurutnya, kasus ini kembali membuka persoalan klasik dalam pengelolaan dana desa, mulai dari lemahnya perencanaan, minimnya pengawasan, hingga tidak matangnya konsep pengelolaan pasca-proyek.
Masyarakat Desa Mamulusan kini menuntut kejelasan secara menyeluruh, baik terkait laporan penggunaan anggaran maupun sistem pengelolaan objek wisata tersebut. Mereka berharap ada evaluasi terbuka agar kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana desa tidak semakin terkikis.
Jika persoalan ini dibiarkan tanpa penjelasan yang memadai, warga khawatir yang runtuh bukan hanya bangunan wisata, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pengelola dana publik. Pada akhirnya, pertanyaan mengenai siapa yang bertanggung jawab akan terus bergema di tengah masyarakat.(go/sal)
