OBORMOTINDOK.CO.ID. Palu– Aktivisi Sosial dan lingkungan serta Tokoh pemuda Sulteng, Aulia Hakim menanggapi isu yang krusial dimomentum peringatan kemerdekaan 80 tahun Indonesia. Setidaknya dalam beberapa waktu belakangan, isu kondisi masyarakat miskin di Indonesia begitu kencang berhembus dan menjadi diskursus dalam masyarakat Indonesia.
Aulia Hakim mengatakan, terkhusus pada konteks Sulawesi Tengah, isu pengentasan kemiskinan harusnya menjadi isu yang perlu disikusikan secara terus menerus dan juga menjadi atensi prioritas bagi pemerintahan saat ini. Sebab menurutnya problem kemiskinan menjadi sesuatu yang inti dari apa yang disebut “kemerdekaan bagi setiap individu”.
Sebelumnya pada kegiatan dialog pariwisata pada 5 Agustus yang lalu, Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid menyebutkan angka kemiskinan di Sulteng pada tahun 2025 sebesar 10,92 persen, turun 0,12 persen dibanding tahun 2024 sebesar 11,04 persen.
Pernyataan ini dikuatkan dengan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan jumlah penduduk miskin di Sulawesi Tengah mencapai 356.190 jiwa yang masih hidup dalam baying-bayang kemiskinan. Data dinas sosial provinsi Sulteng pada 2024 menerangkang bahwa angka masyarakat miskin masih terjadi begitu massif di sektor pedesaan yang mencapai angka 12.93 persen meningkat dari angka sebelumnya yakni 12.90 persen, jika dibandingkan dengan kondisi masyarakat perkotaa, data ini menyebutkan perbedaan, dimana sektor perkotaan mengalami persentase menurun dari 7,34 persen turun menjadi 6,98 persen.
“ini harus menjadi perhatian yang serius oleh Anwar Hafid sebagai Gubernur Sulteng, data kemudian telah menyebutkan bahwa masyarakat pedesaan masih dalam baying-bayang kemiskinan, padahal secara faktual dipedesaan ialah aktfitas-aktifitas industralisasi itu terjadi, mau disektor tambang, migas dan juga perkebunan sawit bahkan kelapa dalam, sehingga bisa dipastikan bahwa masyarakat di pedesaan hanya menjadi objek yang secara terus menerus di eksploitasi sumber daya alamnya dan tidak menemukan kedaulatannya yang adil” tegas Aulia.
Ia juga menegaskan bahwa, tantangan bagi Anwar Hafid dalam memimpin Sulteng ialah mengeluarkan masyarakat Sulteng dalam paradoks ekonomi atas sumber daya alam yang telah diekstrak dan diproduksi sehingga mengahsilkan nilai lebih, yang seharusnya bisa dirasakan oleh masyarakat Sulteng secara menyeluruh terkhusus masyarakat yang hidup dipedesaan yang kemudian hanya bergantung pada alat produksi mereka yang secara swadaya
Apalagi menurutnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, telah menegaskan komitmen pemerintahannya untuk menurunkan kemiskinan ekstrem hingga nol persen dalam waktu sesingkat-singkatnya. Melalui sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang baru dibentuk, program penanggulangan kemiskinan dan penguatan pendidikan dirancang agar tepat sasaran, menyentuh langsung keluarga berpenghasilan terendah di seluruh Indonesia.
Dalam konteks Sulawesi Tengah terobosan pengentasan kemiskinan sebenarnya telah dimulai melalui program unggulan pemerintah pusat, seperti Sekolah Rakyat yang kemudian akan dibangun di provinsi dan beberapa kabupaten seperti Tojo Una-una dan Banggai Kepulauan, juga pemberntukan koperasi merah putih. Namun upaya pengentasan kemiskinan tidak boleh berhenti pada tahapan itu saja, tapi kemudian pemberdayaan secara ekonomi dan sosial agra dapat berkelanjutan.
Aulia Hakim merespon apa yang disebutkan oleh Wakil Ketua II DPRD Sulteng, Syarifudin Hafid, yang kemudian mengusulkak pemerintah provinsi Sulteng untuk sesegara mungkin membentuk Satgas Percepatan Pengentasan Kemiskinan Sulteng, sebagai upaya menjadi komitment konkrit pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan di Sulteng. Menutnya Satgas Percepatan Pengentasasan Kemiskinan menjadi strategi yang sangat maju jika direalisasikan oleh Gubernur Anwar, sebab ini menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat Presiden Prawabo Subianto, yang kemudian megoptimalisasikan pelaksanaa Inpres No 8 Tahun 2025 tentang Pengentasan Kemikisanan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim di Indonesia.
Saya berharap komitmet Gubernur Anwar Hafid dapat segera teralisasi dengan membentuk Satgas Percepatan Pengentasan Kemiskinan Sulteng, ini juga akan menjadikan pemerintahan Gubernur Anwar menjadi pencetus inisiatif pengentasan kemiskinan di seluruh wilayah dan daerah di Indonesia. Tutupnya. (go)
