Oleh: Moh Fatdhal Hakim
OBORMOTINDOK.CO.ID. BANGGAI– Awan stagnasi mulai menyelimuti Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Banggai. Posisi organisasi kepemudaan ini kini digugat, bukan oleh pihak luar, melainkan dari dalam, oleh koalisi organisasi pemuda terbesar di daerah itu, Cipayung Plus.
Dengan nada tegas namun penuh tanggung jawab, Cipayung Plus mendesak DPD KNPI Banggai segera menyelenggarakan Musyawarah Daerah (Musda). Desakan ini dilandasi kekhawatiran mendalam bahwa roda organisasi bisa mandek dan pemberdayaan pemuda di Banggai terancam berhenti.
SK Kepengurusan Kadaluarsa, KNPI Banggai Krisis Legitimasi
Akar persoalan mencuat jelas: Surat Keputusan (SK) kepengurusan DPD KNPI Banggai telah berakhir masa berlakunya. Kondisi ini menimbulkan krisis legitimasi yang tidak bisa diabaikan.
Tanpa kepengurusan yang sah, peran KNPI sebagai wadah berhimpun dan menyalurkan aspirasi pemuda lumpuh. Padahal, tantangan generasi muda di bidang pendidikan, kewirausahaan, sosial, hingga politik semakin kompleks dan membutuhkan respons yang cepat.
“Kondisi ini ibarat kapal tanpa nahkoda. KNPI seharusnya menjadi garda terdepan pemberdayaan pemuda Banggai. Namun bagaimana mungkin peran itu bisa berjalan jika kepengurusannya sendiri sudah tidak memiliki payung hukum yang jelas,” tegas perwakilan Cipayung Plus.
Desakan Tegas: Musda Harus Digelar Segera
Tidak hanya mengungkapkan keprihatinan, Cipayung Plus juga menyampaikan desakan konkret agar DPD KNPI Banggai diberi tenggat waktu proporsional untuk segera menggelar Musda.
Musda dinilai bukan sekadar ritual organisasi, melainkan jalan satu-satunya untuk memperbarui legitimasi, meregenerasi kepemimpinan, sekaligus menyusun program kerja yang relevan dengan kebutuhan pemuda saat ini.
Ancaman Carateker Jika Desakan Diabaikan
Koalisi organisasi kepemudaan itu juga memberi peringatan keras. Jika DPD KNPI Banggai tetap abai dan lamban menindaklanjuti desakan, maka DPW KNPI Sulawesi Tengah akan didorong untuk mengambil langkah tegas, yakni memberlakukan carateker terhadap kepengurusan DPD KNPI Banggai.
“Carateker bukanlah pilihan utama, melainkan jalan terakhir (ultimum remedium) ketika upaya persuasif tidak lagi membuahkan hasil. Ini langkah penyelamatan, bukan sekadar untuk menjaga nama baik KNPI, tetapi juga untuk memastikan pemuda Banggai tetap memiliki wadah representasi yang sah, dinamis, dan efektif,” tegas perwakilan Cipayung Plus.
Masa Depan KNPI Banggai Dipertaruhkan
Desakan ini menjadi alarm serius bagi seluruh stakeholder, khususnya pengurus DPD KNPI Banggai. Sikap menunda atau larut dalam status quo hanya akan memperdalam krisis kepercayaan dan memperlebar jarak dengan generasi muda yang seharusnya dilayani.
Kini, pertanyaan besar muncul:
Masih adakah komitmen dan niat baik dari pengurus DPD KNPI Banggai untuk segera membenahi organisasinya melalui Musda?
Ataukah mereka akan membiarkan inersia berkuasa hingga memaksa DPW KNPI Sulteng mengambil langkah lebih keras?
Waktu terus berjalan, dan pemuda Banggai menunggu kepastian. Musda harus segera digelar demi masa depan partisipasi dan pemberdayaan pemuda di Bumi Banggai.**
