OBORMOTINDOK.CO.ID. Palu– Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si, menerima audiensi Kepala Cabang Bank Negara Indonesia (BNI) Palu, Rommy, beserta jajaran di ruang kerjanya pada Senin (2/6).
Pertemuan ini menjadi momen penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan sektor perbankan, khususnya dalam mendukung program prioritas Provinsi Sulawesi Tengah.
Dalam kesempatan tersebut, BNI memperkenalkan platform digital terbaru bernama Wondr by BNI, sebuah inovasi keuangan yang dirancang untuk membantu masyarakat mengelola keuangan secara lebih efektif dan sesuai kebutuhan masing-masing.
“Wondr by BNI hadir sebagai solusi digital yang memudahkan masyarakat dalam mengatur dan mengoptimalkan keuangan pribadi mereka,” ujar Rommy.
Rommy juga melaporkan bahwa BNI saat ini telah hadir di seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah, kecuali Kabupaten Banggai Kepulauan yang masih tergolong wilayah blankspot. Untuk mengatasi hal tersebut, BNI telah menyiapkan mobil layanan keliling guna memastikan akses layanan keuangan tetap menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Selain memperkenalkan platform digital, Kacab BNI Palu juga menyampaikan apresiasi atas kemitraan yang telah terjalin dengan Pemerintah Provinsi Sulteng. Ia berharap ke depan BNI dapat terus dilibatkan dalam program-program strategis daerah, khususnya mendukung suksesnya Program 9 BERANI yang merupakan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Menanggapi hal itu, Gubernur Anwar Hafid mengapresiasi peran aktif dan kontribusi nyata BNI dalam mendorong literasi serta inklusi keuangan di daerah.
“Kami sangat berterima kasih atas kolaborasi dan sinergi yang telah dibangun bersama BNI. Layanan dan dukungan yang diberikan telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Sulawesi Tengah,” kata Gubernur.
Lebih lanjut, Gubernur Anwar menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi akan menjajaki peluang kerja sama lanjutan melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), guna memperkuat sistem keuangan daerah dan memperluas jangkauan layanan perbankan yang inklusif.
Langkah ini dinilai strategis untuk mendukung transformasi digital di sektor pemerintahan dan layanan publik, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi daerah yang berkelanjutan.**
