OBORMOTINDOK.CO.ID. Palu– Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Wakil Gubernur, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Forkopimda, Selasa (16/9/2025).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulteng ini juga diikuti secara virtual melalui Zoom Meeting dan dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menegaskan pentingnya menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat sebagai bagian dari strategi menuju Indonesia Emas 2045.
“Inflasi yang terkendali akan berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Karena itu, konsistensi pemerintah pusat hingga daerah sangat diperlukan,” tegas Tito.
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, melaporkan perkembangan harga di Sulawesi Tengah pada minggu kedua September 2025. Berdasarkan data, Indeks Perkembangan Harga (IPH) tercatat turun -0,39 persen.
Penurunan ini didorong oleh turunnya harga sejumlah komoditas penyumbang inflasi, antara lain beras, bawang merah, dan cabai rawit.
Amalia menambahkan, harga beras premium di zona 1 juga mengalami penurunan sebesar 0,28 persen dibandingkan Agustus 2025. Harga tertinggi tercatat di Kabupaten Morowali Rp18.000 per kilogram dan Kabupaten Buol Rp17.111 per kilogram.
Wakil Gubernur Reny Lamadjido menegaskan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui TPID akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor, baik dengan pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok serta pengendalian inflasi di daerah.
“Upaya ini penting agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan kebutuhan pokok tersedia dengan harga wajar. Pemerintah daerah berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan seluruh pihak terkait,” ujarnya.
Rakor ini turut dihadiri Sekretaris Provinsi Sulawesi Tengah, Dra. Novalina, MM., Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Sulteng Dr. H. Rudi Dewanto, S.E., M.M., Kepala Perwakilan Bulog Sulteng Jusri, Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tengah, perangkat daerah terkait, serta unsur Forkopimda. **
