KPD: Jangan Tutupi Dugaan Skandal Moral di DPRD Banggai, BK Harus Tegas

oleh
Penulis: Gufran Sabudu  |  Editor: Redaksi

OBORMOTINDOK.CO.ID. Banggai— Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Banggai didesak untuk segera menindaklanjuti laporan dugaan perselingkuhan yang melibatkan salah satu anggota DPRD setempat. Desakan tersebut datang dari Koalisi Peduli Demokrasi (KPD) Banggai, yang menuntut transparansi dan ketegasan dalam penanganan kasus tersebut.

Perwakilan KPD Banggai, Wahyu, dalam keterangan persnya pada Jumat (30/10/2025), meminta agar BK DPRD Banggai tidak menunda proses pemeriksaan terhadap anggota dewan yang dilaporkan.

“Kami meminta BK DPRD Banggai segera memanggil dan memeriksa yang bersangkutan. Jangan sampai ada kesan kasus ini ditutupi,” tegas Wahyu.

BACA JUGA:  Takut Covid-19 Menyebar, Warga Simpang Raya Minta PT. ANI Hentikan Aktivitas

Menurut KPD, dugaan pelanggaran etika oleh wakil rakyat harus disikapi secara serius agar tidak mencoreng citra lembaga legislatif di mata masyarakat.

“Kalau kasus seperti ini dibiarkan, sama saja DPRD Banggai turut melegitimasi tindakan amoral,” tambahnya.

KPD Banggai menilai keterlambatan dalam penanganan laporan tersebut dapat menimbulkan kecurigaan publik terhadap komitmen DPRD dalam menegakkan kode etik dan moralitas pejabat publik. Mereka menegaskan bahwa BK DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap anggota dewan mematuhi norma etik dan menjaga marwah lembaga legislatif.

BACA JUGA:  DPRD Sulteng Harap Dana Hibah Rp1,9 T Penuhi Kebutuhan Korban Bencana

Selain itu, KPD juga mengingatkan bahwa kasus dugaan perselingkuhan ini telah menimbulkan reaksi negatif di masyarakat, sehingga diperlukan langkah cepat dan terbuka untuk menjaga kepercayaan publik terhadap DPRD Banggai.

Sebagai bentuk tekanan moral, Koalisi Peduli Demokrasi Banggai mengancam akan menggelar aksi massa di depan kantor DPRD Banggai apabila BK tidak segera mengambil langkah konkret dalam waktu dekat.

BACA JUGA:  Ditengah Pandemi Covid-19,BPTP Sulawesi Tengah Beri Bantuan Ayam KUB Ke Kelompok Tani

Menurut KPD, tindakan tegas dari BK akan menjadi ujian moral dan integritas bagi lembaga perwakilan rakyat tersebut.

“BK DPRD Banggai harus membuktikan komitmennya dalam menegakkan etika dan menjaga kepercayaan masyarakat. Jangan sampai lembaga ini kehilangan wibawa karena pembiaran terhadap pelanggaran moral,” tegas Wahyu menutup keterangannya.

Dengan desakan tersebut, publik kini menantikan langkah Badan Kehormatan DPRD Banggai dalam menindaklanjuti laporan dugaan perselingkuhan tersebut. Transparansi dan ketegasan BK akan menjadi penentu apakah lembaga legislatif di Kabupaten Banggai mampu menjaga integritasnya di mata rakyat.**