OBORMOTINDOK.CO.ID. PALU– Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Best Western Plus Coco Palu, Selasa (8/7), dan dihadiri oleh Ketua DPRD Sulteng Muhammad Arus Abdul Karim, unsur Forkopimda, serta berbagai pemangku kepentingan terkait.
Rakorda ini merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi antar lembaga dan stakeholder dalam mendukung pembangunan keluarga berkualitas dan berkelanjutan. Program ini juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan visi “Berani Cerdas dan Berani Sehat untuk Indonesia Emas 2045”.
Acara dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK, M.Kes. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia dan pihak yang telah berperan dalam menyukseskan Rakorda tersebut.
“Program Bangga Kencana bukan sekadar kegiatan rutin, tetapi merupakan penggerak utama kemajuan daerah. Kita patut bersyukur karena sejumlah indikator pembangunan kependudukan di Sulawesi Tengah menunjukkan tren positif,” ungkap Wagub dr. Reny.
Pada tahun 2024, Sulawesi Tengah hampir mencapai angka fertilitas pengganti dengan Total Fertility Rate (TFR) sebesar 2,26 anak per perempuan. Sementara itu, penggunaan kontrasepsi modern mencapai 58,9%, termasuk 34,5% di antaranya adalah Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Namun, masih terdapat tantangan, yaitu 13,8% pasangan usia subur belum terpenuhi kebutuhan ber-KB-nya.
Wakil Gubernur juga menekankan pentingnya perluasan akses dan peningkatan kualitas layanan keluarga berencana, terutama melalui optimalisasi pelayanan Posyandu.
Berdasarkan hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2024 (PK24), tercatat sebanyak 789.377 keluarga di Sulawesi Tengah, dengan 431.185 pasangan usia subur. Selain itu, data juga menunjukkan 0,73% perempuan menikah pada usia dini, yang menjadi perhatian serius pemerintah dalam upaya menjaga kesehatan reproduksi dan mencegah pernikahan anak.
Data PK24 ini akan menjadi pijakan penting dalam penyusunan kebijakan daerah, khususnya untuk pemberdayaan keluarga, peningkatan cakupan layanan KB, pencegahan pernikahan usia anak, serta percepatan penurunan angka stunting.
Terkait isu stunting, Wagub menyoroti masih tingginya angka prevalensi meskipun mengalami penurunan dari 28,2% pada 2022 menjadi 26,1% pada 2024. Angka ini masih berada di atas rata-rata nasional yang sebesar 19,8%.
“Penanganan stunting tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kerja sama lintas sektor, mulai dari pemerintah, legislatif, dunia akademisi, pelaku usaha, media, organisasi kemasyarakatan, hingga keluarga sebagai garda terdepan,” jelas Wagub.
Di akhir sambutannya, Wakil Gubernur mengajak semua pihak untuk bergandeng tangan dan menyatukan persepsi dalam menurunkan angka stunting dan membangun keluarga sehat demi masa depan Indonesia yang lebih baik.
Rakorda Bangga Kencana 2025 ini diharapkan menjadi momentum strategis dalam memperkuat integrasi kebijakan nasional dan daerah, serta mewujudkan keluarga tangguh menuju Indonesia Emas 2045.**
