OBORMOTINDOK.CO.ID. Palu— Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) terus mendorong percepatan peningkatan status Bandara Mutiara SIS Aljufri menjadi bandara internasional. Langkah ini dibahas secara serius dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sulteng, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si, bersama Asisten Perekonomian dan Pembangunan Dr. Rudi Dewanto, S.E., M.M, serta sejumlah kepala instansi teknis terkait, yang digelar di ruang kerja gubernur pada Selasa (3/6).
Dalam arahannya, Gubernur Anwar Hafid menekankan pentingnya pembentukan tim khusus yang bertugas menyiapkan seluruh dokumen teknis dan administratif, termasuk pembagian tugas yang jelas seperti proses pembebasan lahan dan pengurusan perizinan.
“Tim ini harus segera dibentuk dan langsung bekerja agar proses percepatan dapat berjalan efektif,” tegas Gubernur.
Ia juga meminta agar disiapkan bahan paparan yang komprehensif untuk meyakinkan Komisi V DPR RI dan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang dijadwalkan melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Sulawesi Tengah pada 19 Juni 2025.
“Kalau kita serahkan dokumen lengkap langsung di hadapan Komisi V, saya yakin akan ada perhatian khusus. Mereka membidangi infrastruktur dan transportasi, jadi peluang kita cukup besar untuk dikawal,” ujar Gubernur dengan optimis.
Lebih jauh, Anwar Hafid menyampaikan bahwa peningkatan status Bandara Mutiara SIS Aljufri menjadi bandara internasional akan membawa dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA), serta membuka peluang Sulawesi Tengah menjadi embarkasi haji.
Sebagai informasi, untuk dapat menyandang status sebagai bandara internasional, Bandara Mutiara SIS Aljufri harus memenuhi sejumlah persyaratan teknis seperti tersedianya layanan imigrasi, bea cukai, karantina, serta kesiapan infrastruktur bandara, termasuk terminal dan landasan pacu yang mampu melayani pesawat berbadan lebar seperti Boeing 777 dan Airbus A330.
Selain itu, untuk menjadi embarkasi haji, bandara juga harus memiliki fasilitas pendukung yang memadai seperti terminal khusus jemaah haji, dan ditetapkan secara resmi oleh Kementerian Agama.
“Saya sangat berharap progres peningkatan status ini terus berjalan. Target kita, paling tidak tahun depan embarkasi haji sudah bisa dilaksanakan,” pungkas Gubernur Anwar Hafid.**
