OBORMOTINDOK.CO.ID. PALU– Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Rapat Evaluasi Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (TP3S) yang berlangsung di Aula Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P2KB), Selasa (16/12/2025).
Kegiatan strategis tersebut secara resmi dibuka oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., serta dihadiri oleh Tim TP3S dan para pemangku kepentingan terkait, baik secara langsung maupun melalui daring.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur dr. Reny mengungkapkan bahwa Provinsi Sulawesi Tengah berhasil menurunkan angka prevalensi stunting hingga 5,6 persen, sejajar dengan capaian nasional. Menurutnya, capaian ini merupakan hasil dari komitmen kuat pemerintah daerah dalam mendukung percepatan penurunan stunting secara berkelanjutan.
“Provinsi Sulawesi Tengah dinilai memberikan kontribusi besar, baik dari sisi pembiayaan maupun komitmen pemerintah daerah. Alhamdulillah, penilaiannya cukup baik,” ujar Wagub.
Lebih lanjut, dr. Reny menjelaskan bahwa alokasi anggaran penurunan stunting bersumber dari berbagai sektor, mulai dari sektor kesehatan, P2KB, hingga perangkat daerah lainnya. Meski demikian, ia menegaskan pentingnya evaluasi mendalam, khususnya terhadap pelaksanaan program serta keakuratan data stunting tahun 2025.
Menurutnya, terdapat sejumlah daerah yang mencatat penurunan angka stunting secara sangat signifikan, sehingga perlu dicermati secara serius proses pendampingan dan validasi data di lapangan.
“Penurunan angka harus dibarengi proses yang benar dan data yang valid. Kita tidak hanya mengejar angka, tetapi juga kualitas intervensinya,” tegasnya.
Wakil Gubernur juga menekankan peran vital PKK, kader Posyandu, Dasawisma, serta Puskesmas sebagai ujung tombak dalam penanganan stunting. Keterlibatan para kader yang secara langsung mendampingi keluarga berisiko stunting dinilai menjadi faktor kunci keberhasilan program di tingkat akar rumput.
“Tidak ada gunanya program jika tidak melibatkan PKK dan kader. Mereka adalah ujung tombak, bekerja dengan penuh pengabdian,” kata dr. Reny.
Selain itu, Wagub mendorong seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah untuk menghadirkan inovasi-inovasi sederhana namun berdampak, seperti program tabungan telur yang pernah diterapkan untuk membantu pemenuhan gizi anak-anak dari keluarga berisiko stunting.
“Fokus utama kita adalah 1.000 hari pertama kehidupan, sejak masa konsepsi hingga anak berusia dua tahun. Jika fase ini terlewat, perkembangan otak anak tidak akan optimal,” jelasnya.
Melalui pendekatan konvergensi, dr. Reny berharap penguatan koordinasi lintas sektor terus dilakukan, melibatkan sektor kesehatan, P2KB, BKKBN, lingkungan, hingga pemberdayaan masyarakat, dengan sasaran utama keluarga berisiko stunting serta dukungan data yang akurat dan terintegrasi.
Sementara itu, Staf Ahli PKK Provinsi Sulawesi Tengah, Tuty Zarfiana, SH., M.Si, menegaskan bahwa penurunan stunting membutuhkan kolaborasi lintas sektor yang solid dan berkelanjutan.
“Pemerintah, tenaga kesehatan, pihak swasta, tokoh agama, dan masyarakat harus bersinergi secara terintegrasi. Stunting merupakan tantangan krusial untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Melalui rapat evaluasi TP3S ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi. Penurunan stunting, menurut Wagub, tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus menjadi gerakan bersama demi masa depan generasi Sulawesi Tengah yang sehat dan berkualitas.**
