OBORMOTINDOK.CO.ID. Palu— Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Forkopimda, pada Senin (27/10/2025).
Rakor yang digelar di Ruang Kerja Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tersebut juga terhubung secara virtual melalui Zoom Meeting, dan dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, dari Kampus IPDN Jatinangor.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa tren inflasi nasional per September 2025 tercatat sebesar 2,65 persen (year-on-year) dengan pertumbuhan 0,21 persen (month-to-month) pada minggu keempat Oktober.
“Indonesia menduduki peringkat ke-8 dari 11 negara ASEAN. Tidak hanya di tingkat nasional, kinerja ekonomi Indonesia juga menunjukkan posisi yang cukup baik di kawasan ASEAN,” ujar Mendagri Tito.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional triwulan II tahun 2025 mencapai 5,12 persen (yoy). Sementara itu, Sulawesi Tengah menempati peringkat kedua nasional dengan capaian pertumbuhan 7,95 persen, di bawah Maluku Utara yang mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 32,09 persen.
Meski demikian, Sulawesi Tengah masih termasuk dalam 10 besar provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi secara nasional, yakni sebesar 3,88 persen pada September 2025. Dua kabupaten juga tercatat memiliki tingkat inflasi tinggi, yaitu Kabupaten Tolitoli (5,26 persen) dan Kabupaten Banggai (4,90 persen).
Sementara itu, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, memaparkan bahwa Indeks Perkembangan Harga (IPH) Sulawesi Tengah pada minggu keempat Oktober 2025 menunjukkan penurunan tertinggi sebesar -1,48 persen.
Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh turunnya harga sejumlah komoditas pangan utama seperti beras, bawang merah, dan cabai rawit, yang selama ini menjadi penyumbang utama inflasi di daerah.
Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dr. Reny A. Lamadjido menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk terus memperkuat langkah-langkah pengendalian inflasi secara berkelanjutan.
“Upaya ini penting agar masyarakat tetap terjaga daya belinya dan kebutuhan pokok tersedia dengan harga yang wajar. Pemerintah daerah berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan seluruh pihak terkait,” tegas Wagub Reny.
Ia menambahkan, dengan sinergi lintas sektor yang semakin kuat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah optimistis dapat menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, serta mengendalikan laju inflasi daerah demi menjaga kesejahteraan masyarakat.
Rakor tersebut turut dihadiri oleh Perwakilan Perum Bulog Sulteng Jusri, Perwakilan Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tengah, serta sejumlah perangkat daerah dan unsur Forkopimda.**
