OBORMOTINDOK.CO.ID. Palu– Efisiensi anggaran kini menjadi indikator utama dalam evaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), selain tingkat penyerapan anggaran. Hal ini sejalan dengan upaya menjaga stabilitas fiskal daerah agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Tengah tetap sehat hingga akhir tahun anggaran.
Penegasan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Dra. Novalina, M.M., dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Pengendalian Seluruh Jenis Belanja serta Pemenuhan pada Aspek Efektivitas, Efisiensi, dan Sumber Pendanaan Belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Aula BPKAD Sulteng, Kamis (3/7).
“Kita harus bisa memilih dan memilah skala prioritas,” tegas Sekprov Novalina dalam arahannya.
Sebagai bentuk pengendalian belanja, Sekprov Novalina menginstruksikan kepada seluruh OPD untuk menekan pelaksanaan rapat koordinasi, konsultasi, dan sosialisasi yang tidak memiliki urgensi tinggi. Ia menyarankan agar perangkat daerah lebih mengoptimalkan teknologi informasi dalam pelaksanaan koordinasi melalui media komunikasi virtual seperti Zoom.
“Optimalkan IT dalam koordinasi dan konsultasi,” ujarnya.
Terkait perjalanan dinas, Sekprov mengingatkan bahwa seluruh pejabat eselon II wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Gubernur dan Sekprov sebelum melakukan perjalanan. Hal ini untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut benar-benar penting dan mendesak.
“Kalau tidak urgen, tidak usah dilakukan,” tegasnya.
Ia meyakini bahwa dengan pengendalian belanja yang ketat, daerah dapat menciptakan keseimbangan yang harmonis antara pendapatan dan pengeluaran, sehingga mampu menghindari risiko defisit anggaran.
Dalam kegiatan tersebut, Sekprov didampingi oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang juga menjabat sebagai Plt Kepala BPKAD Sulteng, Dr. Rudi Dewanto, S.E., M.M. Acara ini diikuti oleh para pejabat administrator dan pengawas dari seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. **
