OBORMOTINDOK.CO.ID. Palu– Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulteng, Dra. Novalina, MM, menggelar sosialisasi SP2D Online serta tata cara pengisian belanja berdasarkan sumber dana yang tersedia. Kegiatan ini berlangsung pada Kamis, 17 Juli 2025, bertempat di Gedung Workshop PT Bank Sulteng, Jalan Tinombala, Palu.
Sosialisasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mendukung penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai aplikasi wajib dalam pengelolaan keuangan daerah, sesuai dengan instruksi Presiden RI dan Kementerian Dalam Negeri.
Dalam sambutannya, Sekda Novalina menegaskan bahwa penggunaan SIPD tidak sekadar imbauan, tetapi merupakan amanat langsung Presiden RI sebagai bentuk penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital.
“Jika kita tidak menggunakan SIPD, maka pengelolaan keuangan daerah akan dinilai buruk. SIPD mencakup seluruh siklus pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pengelolaan aset, hingga pengawasan keuangan secara menyeluruh,” ujar Novalina.
Novalina menjelaskan bahwa implementasi SP2D Online memungkinkan proses pencairan dana menjadi lebih cepat, efisien, dan akuntabel. Sistem ini juga mendukung transparansi karena dapat dipantau secara real time oleh seluruh pemangku kepentingan.
“Proses SP2D Online sudah transparan. Bila kedua pihak aktif, pencairan anggaran akan berjalan lebih cepat. Bahkan sistem ini bisa menunjukkan sejauh mana dokumen SPM telah diproses,” tambahnya.
Sosialisasi ini juga membahas tata cara pengisian belanja yang disesuaikan dengan sumber dana, agar perencanaan dan penganggaran di masing-masing OPD selaras dengan sembilan program prioritas Gubernur Sulawesi Tengah.
“Kita harus mengubah pola pikir. Anggaran yang berasal dari negara dan masyarakat harus dikelola secara bertanggung jawab. Setiap OPD harus mampu memilih kegiatan yang relevan dan mendukung program prioritas gubernur,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya keselarasan antara visi-misi kepala daerah dan perencanaan anggaran. Menurutnya, ketidaksesuaian antara perencanaan dan implementasi bisa menghambat pencapaian kinerja dan berdampak pada buruknya pelayanan publik.
“Perencanaan yang baik dan penganggaran yang tepat akan mengarah pada tercapainya target kinerja. Jika pelayanan publik berjalan optimal, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga akan meningkat,” tutup Novalina.
Kegiatan ini diikuti oleh para bendahara dan operator SIPD dari seluruh perangkat daerah di Provinsi Sulawesi Tengah.
Diharapkan melalui sosialisasi ini, seluruh OPD dapat semakin siap mengintegrasikan sistem kerja mereka ke dalam platform SIPD dan mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel.**
