OBORMOTINDOK.CO.ID. Morut– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali Utara (Morut) kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebagai tindak lanjut dari tuntutan masyarakat nelayan Desa Tokonanaka yang meminta kompensasi dari perusahaan-perusahaan pemilik Jetty yang beroperasi di sekitar Teluk Tomori.
RDP yang berlangsung pada Kamis, 10 April 2025 ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya pada 26 Maret 2025.
Dalam rapat kali ini, DPRD Morowali Utara kembali mengundang 13 perusahaan pemilik Jetty, namun hanya delapan yang memenuhi undangan.
Kelompok nelayan dari Pulau Indah Tokonanaka kembali menyampaikan tuntutan mereka, meminta kompensasi sebesar Rp1 juta per bulan untuk setiap kepala keluarga yang terdampak langsung oleh aktivitas perusahaan di wilayah perairan mereka.
Ketua DPRD Morowali Utara, Warda Dg Mamala, SE, yang memimpin jalannya rapat, menegaskan bahwa lembaganya hanya berperan sebagai fasilitator dialog antara masyarakat dan perusahaan, serta berkomitmen memperjuangkan aspirasi warga.
“Kami dari DPRD memfasilitasi dialog antara kelompok nelayan dan perusahaan. Dari 13 perusahaan yang diundang, baru delapan yang hadir. Alhamdulillah, ada progres yang dicapai dan akan ditindaklanjuti pada rapat lanjutan tanggal 17 April mendatang,” ujar Warda.
Dalam rapat tersebut, DPRD memberikan batas waktu hingga 17 April 2025 kepada perusahaan-perusahaan terkait untuk menyampaikan jawaban atas tuntutan masyarakat serta melakukan koordinasi internal dengan manajemen masing-masing. Pada pertemuan lanjutan nanti, seluruh perusahaan diwajibkan hadir.
RDP ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua II DPRD Morut H. Ambo Mai dan sejumlah anggota DPRD lainnya, yakni Holiliana Tumimomor, Arief Ibrahim, Arman Purnama Marunduh, Usman Ukkas, dan Ahlidin Hadade. Selain itu, hadir pula Kapolsek Petasia, perwakilan Syahbandar Kolonodale, serta perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perikanan, Pemerintah Desa Tokonanaka dan Tanauge, tokoh pemerhati lingkungan, dan masyarakat terdampak.
Suasana rapat sempat memanas akibat adu argumen antara tokoh masyarakat Tokonanaka dengan Kepala Desa Tanauge. Namun, ketegangan berhasil diredam dan rapat kembali berjalan kondusif.
DPRD Morowali Utara berharap RDP lanjutan nanti dapat menghasilkan solusi yang adil dan mengakomodasi kepentingan masyarakat tanpa menghambat keberlanjutan investasi perusahaan di kawasan Teluk Tomori. (teguh).
