OBORMOTINDOK.CO.ID. PALU— Wakil Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes menekankan pentingnya akurasi data sebagai landasan utama dalam proses perencanaan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah.
Hal ini disampaikannya saat memimpin rapat bersama Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri) di ruang kerjanya pada Rabu (6/8/2025).
Dalam kesempatan tersebut, dr. Reny mengapresiasi kedatangan tim Itjen Kemendagri ke Sulawesi Tengah dalam rangka melakukan evaluasi dan asistensi terhadap tata kelola pemerintahan daerah.
“Kami berharap kegiatan evaluasi dan asistensi ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis data. Ini penting untuk mendukung pembangunan di Sulawesi Tengah sekaligus mewujudkan visi dan misi Gubernur,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk selalu menyajikan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, karena ketidaktepatan data dapat berdampak langsung terhadap efektivitas kebijakan dan sistem pengawasan.
“Keputusan strategis hanya bisa diambil secara tepat jika didukung oleh data yang akurat dan mutakhir,” tegasnya.
Sementara itu, Perwakilan Itjen Kemendagri, Dra. Dwi Budi Wahyuningsih, M.T, menjelaskan bahwa kunjungan ke Provinsi Sulawesi Tengah bertujuan untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam mengoptimalkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
“Kami mengapresiasi sambutan hangat dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Harapannya, komitmen daerah dalam memperbaiki dan melengkapi data semakin meningkat, sehingga kami bisa memberikan asistensi yang lebih optimal,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), termasuk metodologi analisis dan pengujian data sebagai dasar dalam menyusun rekomendasi perbaikan yang efektif.
Selain itu, Dwi Budi juga mendorong percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan pemanfaatan teknologi informasi, demi mendukung sistem pengawasan dan pelaporan kinerja yang lebih modern, transparan, dan berkelanjutan.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh Inspektur Provinsi Sulawesi Tengah, sejumlah kepala perangkat daerah, pejabat struktural, serta jajaran Itjen Kemendagri.
Seluruh peserta rapat sepakat bahwa sinergi dan kolaborasi antara pusat dan daerah, serta penguatan peran pengawasan internal, menjadi faktor penting dalam menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.**
