OBORMOTINDOK.CO.ID. BANGGAI– Pemerintah Kabupaten Banggai kembali menorehkan prestasi gemilang dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Capaian ini menjadi yang ke-13 kalinya secara berturut-turut diraih oleh Pemkab Banggai, menegaskan komitmen terhadap tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
Penyerahan hasil pemeriksaan LKPD dilakukan pada Selasa, 27 Mei 2025, bertempat di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Jalan Prof. Moh. Yamin No. 83, Kota Palu. Acara tersebut dihadiri oleh seluruh kepala daerah kabupaten dan kota se-Sulawesi Tengah yang menerima laporan hasil pemeriksaan keuangan daerah masing-masing.
Bupati Banggai, Ir. H. Amirudin, MM., AIFO hadir langsung dalam kegiatan tersebut dan menerima hasil pemeriksaan secara resmi dari Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, I Putu Wisudhantara, SE., MM., ERMAP., CSFA., GRCA., GRCP.
Opini WTP yang diberikan BPK menunjukkan bahwa laporan keuangan Pemkab Banggai telah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, memiliki pengungkapan yang memadai, serta tidak mengandung kesalahan material yang signifikan.
Sebagai opini tertinggi dari BPK, predikat WTP mencerminkan bahwa Pemerintah Kabupaten Banggai memiliki sistem pengendalian intern yang kuat, patuh terhadap regulasi, dan menjalankan proses pelaporan keuangan dengan tepat dan transparan.
Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 13 tahun berturut-turut merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai. Di tengah tantangan pengelolaan anggaran yang dinamis, Pemkab Banggai terus menunjukkan komitmen untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Prestasi ini juga menjadi wujud nyata komitmen Pemkab Banggai dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah serta memastikan setiap anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pemeriksaan LKPD oleh BPK merupakan bagian dari mekanisme pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta menjadi indikator utama transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan publik.**
