OBORMOTINDOK.CO.ID. Palu– Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, secara resmi membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang digelar di Grand Sya Hotel, Senin (27/04/2026).
Kegiatan ini dihadiri Ketua TP-PKK Provinsi Sulawesi Tengah Sry Nirwanti Bahasoan, Wakil Gubernur Reny A. Lamadjido, serta Sekretaris Daerah Novalina, bersama para pemangku kepentingan lainnya.
Mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas dan Berkelanjutan melalui Mobilitas Investasi, Produktivitas dan Kualitas SDM”, Musrenbang RKPD 2027 menjadi forum strategis untuk menyelaraskan arah pembangunan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Dalam sambutannya, Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian penting dan wajib dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
“Musrenbang ini sifatnya pokok dan wajib. Tidak akan ada program tanpa melalui proses Musrenbang. Ini bukan formalitas, tetapi fondasi dalam menentukan arah pembangunan,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya menyatukan visi seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi tantangan utama pembangunan, yaitu kemiskinan. Menurutnya, tanpa kesamaan arah, upaya pembangunan tidak akan berjalan efektif.
“Musuh bersama kita adalah kemiskinan. Ini harus kita hadapi secara terarah dan bersama-sama agar bisa kita tekan secara signifikan,” ujarnya.
Gubernur menargetkan penurunan angka kemiskinan di Sulawesi Tengah hingga sekitar 5 persen pada tahun 2030. Ia menilai kondisi saat ini perlu dievaluasi secara menyeluruh, mengingat besarnya potensi daerah yang dimiliki.
Selain itu, sejumlah isu strategis turut menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan, di antaranya tingginya angka Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang mencapai 78.054 unit, dengan Kabupaten Parigi Moutong sebagai wilayah tertinggi sebanyak 25.232 unit.
Isu lain yang disoroti meliputi aktivitas pertambangan ilegal (PETI dan IPR), meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK), peredaran narkoba, inflasi, serta potensi bencana kekeringan akibat fenomena El Nino.
Gubernur juga menegaskan pentingnya integrasi data dalam perencanaan pembangunan melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai rujukan utama.
“Fiskal kita semakin terbatas, sementara kebutuhan pembiayaan dan tuntutan masyarakat semakin besar. Karena itu, perencanaan harus tepat sasaran dan berdampak nyata,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, Arfan, menjelaskan bahwa penyusunan RKPD 2027 ditargetkan rampung pada Juni 2026 sebagai bagian dari tahapan perencanaan pembangunan daerah.
Ia menyebutkan bahwa RKPD 2027 akan memuat sekitar 150 program, 349 kegiatan, dan 1.356 subkegiatan. Selain itu, terdapat 7.392 usulan kegiatan yang telah masuk dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), termasuk 164 usulan dari kabupaten/kota.
Tema RKPD 2027 tersebut, lanjutnya, selaras dengan visi pembangunan nasional serta program prioritas Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan.
Melalui Musrenbang ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berharap tercipta sinkronisasi program pembangunan lintas sektor dan wilayah, sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan menuju visi Sulteng Nambaso.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Anggota DPR RI Komisi XI Muhidin Mohamad Said, Anggota DPR RI Komisi III Sarifuddin Sudding, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Arus Abdul Karim, para wali kota dan bupati se-Sulawesi Tengah, anggota DPRD, unsur Forkopimda, serta kepala organisasi perangkat daerah.**
