OBORMOTINDOK.CO.ID. Morut– Pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat berdampak besar terhadap kondisi keuangan Kabupaten Morowali Utara (Morut). Total pemangkasan anggaran yang mencapai lebih dari Rp600 miliar membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Morut mengalami penurunan signifikan.
Sebelumnya, pemerintah pusat memangkas DBH sebesar Rp350 miliar, kemudian kembali dipotong Rp265 miliar. Akibatnya, APBD Morut yang semula berada di angka Rp1,6 triliun kini tersisa sekitar Rp1 triliun.
Hal tersebut disampaikan Bupati Morowali Utara, Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, MARS, saat meresmikan Puskesmas Pembantu (Pustu) dan gedung SDN BimorJaya di Kecamatan Petasia Timur, Selasa (21/4/2026).
Dalam keterangannya, Bupati Delis mengakui kondisi keuangan daerah saat ini sangat berat. Ia bahkan menyebut dirinya harus aktif melobi berbagai kementerian di pusat demi mendapatkan tambahan anggaran.
“Saya sudah seperti pengemis di kementerian. Hari ini di kementerian A, besok di kementerian B. Begitu setiap minggu. Tidak apa-apa, yang penting yang saya perjuangkan untuk masyarakat Morowali Utara,” ujarnya.
Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat tidak hanya dirasakan Morowali Utara, tetapi juga daerah lain di Indonesia. Bahkan, ada beberapa daerah yang mulai mempertimbangkan merumahkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) akibat tekanan keuangan.
Menghadapi kondisi tersebut, Bupati menegaskan pentingnya kreativitas dan inovasi dari seluruh jajaran pemerintah daerah dalam mencari solusi. Ia meminta seluruh kepala dinas dan kepala badan untuk segera menyiapkan proposal program yang akan diajukan ke kementerian terkait.
“Kita harus proaktif. Kita sama-sama ke kementerian. Jangan berdiam diri. Meminta saja belum tentu diberi, apalagi kalau tidak meminta,” tegasnya.
Pengajuan proposal ini diharapkan dapat membuka peluang mendapatkan program yang didanai melalui APBN, mengingat keterbatasan APBD Morut saat ini yang tidak lagi mampu membiayai banyak kegiatan pembangunan.
Bupati juga mengungkapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Morut yang berkisar Rp200 miliar habis terserap untuk belanja pegawai, yakni sekitar Rp100 miliar untuk gaji PPPK dan Rp100 miliar untuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
“Kalau hanya mengandalkan PAD, praktis tidak ada lagi anggaran untuk pembangunan. Ini tantangan besar yang harus kita hadapi akibat pemangkasan dari pusat,” jelasnya.
Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tetap berkomitmen memprioritaskan sektor pendidikan dan kesehatan. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan daerah SCS (Sehat, Cerdas, Sejahtera).
Peresmian Pustu dan gedung SDN BimorJaya tersebut turut dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Arif Paskal Pokonda, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ridwan, Camat Petasia Timur, unsur TNI-Polri, kepala desa, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat. (teguh)
