OBORMOTINDOK.CO.ID. Palu– Asisten Pemerintahan dan Kesra, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) Dr. Fahrudin Yambas, M.Si, memimpin rapat koordinasi bersama Tim Satgas Penyelesaian Konflik Agraria Sulteng.
Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Asisten Pemerintahan dan Kesra pada Jumat (21/3/2025), guna mencari solusi berkeadilan terkait sengketa lahan di Kota Palu.
Rapat ini dihadiri oleh sejumlah pejabat terkait, antara lain, Kadis Perkimtan, Abdul Haris Karim, ST, MM, Ketua Satgas Penyelesaian Konflik Agraria Sulteng, Eva Bande, Kabid Penanganan Sengketa Badan Pertanahan Nasional (BPN), Nur, Karo Hukum (diwakili Kabag Agung), Perwakilan Bank Tanah.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari aduan masyarakat terkait sengketa dengan salah satu pemegang Hak Guna Bangunan (HGB) di Kota Palu.
Pemerintah berupaya memberikan solusi yang adil terkait pemanfaatan lahan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi warga.
Dr. Fahrudin Yambas, M.Si, menjelaskan bahwa rapat ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan mendokumentasikan data penting, terkait, Histori kepemilikan lahan, Luas dan batas lahan HGB, dan dokumen pendukung lainnya
Dokumen ini akan digunakan untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa secara efektif dan efisien. Ia juga mengimbau masyarakat Vatutela agar tetap tenang dan menghindari tindakan yang dapat memicu eskalasi konflik.
Eva Bande, Ketua Satgas Penyelesaian Konflik Agraria Sulteng, menegaskan bahwa tugas utama satgas adalah menghadirkan keadilan bagi masyarakat.
Penyelesaian konflik dilakukan dengan berpegang pada prinsip-prinsip kemanusiaan sebagai landasan utama.
“Satgas hadir untuk memastikan hak-hak masyarakat terlindungi dan konflik diselesaikan secara adil,” tegas Eva Bande.
Dengan adanya koordinasi ini, diharapkan penyelesaian sengketa agraria di Palu dapat berjalan transparan dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Pemerintah Provinsi Sulteng berkomitmen untuk terus mendorong resolusi konflik agraria secara berkeadilan.**
