OBORMOTINDOK.CO.ID. Palu– Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan audit Hak Asasi Manusia (HAM) nasional yang akan dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia di tingkat kabupaten dan kota.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., saat menerima audiensi Komnas HAM RI yang dipimpin Ketua Komnas HAM Anis Hidayah, S.H., M.H., di ruang kerjanya, Selasa (10/3/2026).
Dalam pertemuan tersebut, dibahas rencana pelaksanaan audit atau penilaian pemenuhan HAM yang difokuskan pada empat hak dasar masyarakat, yaitu hak atas kesehatan, pendidikan dasar, pekerjaan, dan hak atas pangan. Audit ini bertujuan untuk menilai sejauh mana kebijakan pemerintah daerah selaras dengan upaya pemenuhan serta perlindungan hak asasi manusia.
Pada kesempatan itu, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah menegaskan bahwa pemerintah daerah siap mendukung penuh pelaksanaan audit HAM sebagai bagian dari upaya memastikan kebijakan pembangunan benar-benar berpihak kepada masyarakat.
Menurutnya, berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah saat ini sejalan dengan Astacita Presiden yang kemudian dijabarkan melalui program prioritas daerah “9 Berani”. Program tersebut berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat pemenuhan hak-hak dasar warga.
“Keadilan bagi masyarakat sangat penting. Program pemerintah daerah saat ini diarahkan agar benar-benar pro rakyat, termasuk dalam pemenuhan hak kesehatan, pendidikan, hingga perlindungan bagi para pekerja,” ujar Wakil Gubernur.
Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah siap menyediakan berbagai data dan informasi yang diperlukan dalam proses audit HAM tersebut. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat terus dilakukan, salah satunya melalui pengembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) guna membuka lapangan kerja baru.
Selain itu, program Berani Cerdas dan Berani Sehat diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus membantu menurunkan angka kemiskinan di Sulawesi Tengah.
“Kami siap mendukung proses ini. Data-data yang dibutuhkan tersedia dan dapat diakses untuk mendukung proses penilaian,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komnas HAM RI Anis Hidayah menjelaskan bahwa audit HAM merupakan bagian dari program prioritas nasional untuk melihat sejauh mana kebijakan pemerintah daerah dalam memenuhi dan melindungi hak asasi manusia.
Ia mengungkapkan bahwa proses audit akan dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari studi kebijakan, studi lapangan, penilaian oleh tim ahli, hingga sesi klarifikasi dari pemerintah daerah yang menjadi objek penilaian. Hasil dari proses tersebut nantinya akan berupa skor penilaian serta rekomendasi untuk memperkuat implementasi pemenuhan HAM di daerah.
“Tujuan audit ini bukan untuk mempermalukan daerah, tetapi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat berdampak pada pemenuhan hak-hak masyarakat serta mengidentifikasi praktik baik yang dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lain,” jelas Anis Hidayah.
Di akhir pertemuan, Ketua Komnas HAM RI menyerahkan plakat penghargaan kepada Wakil Gubernur Sulawesi Tengah sebagai simbol komitmen bersama dalam memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia di daerah.**
