OBORMOTINDOK.CO.ID. Poso— Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Sulawesi Tengah, Dra. Novalina MM, bersama Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Tengah, Moh. Arfan, menghadiri rapat kesiapan Pilkada serentak di Kabupaten Poso. Acara tersebut berlangsung di Kantor Bupati Poso pada Jumat (11/10/2024).
Dalam kesempatan tersebut, Pjs Gubernur Novalina menyampaikan apresiasi kepada Pjs Bupati Poso atas langkah strategis yang telah diambil dalam mempersiapkan pelaksanaan Pilkada serentak.
“Kami sangat bangga dengan langkah ini, khususnya dengan keterlibatan Bawaslu di setiap kegiatan yang dihadiri banyak orang atau dalam pemberian bantuan kepada masyarakat. Ini menunjukkan bahwa pemerintah dan Pjs Bupati Poso menjaga netralitas demi suksesnya Pilkada,” ujar Novalina.
Ia juga berharap dapat memperoleh informasi terkini mengenai persiapan dan kondisi keamanan jelang Pilkada.
“Informasi ini penting untuk memantapkan persiapan Pilkada yang aman dan tertib,” tambahnya.
Sementara itu, Pjs Bupati Poso, M. Yasin Mangun, S.Sos., menyambut kedatangan Pjs Gubernur dengan rasa terima kasih.
“Semoga kunjungan ini dapat memberi motivasi dan arahan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan Pilkada serta pembangunan di Sulawesi Tengah,” ucap Yasin.
Yasin juga memaparkan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) Poso telah memprioritaskan kesiapan Pilkada serentak sebagai agenda utama, di samping menjalankan kegiatan rutin lainnya.
Sejak diangkat sebagai Pjs Bupati, ia telah mengambil langkah strategis, termasuk mengumpulkan para camat se-Kabupaten Poso untuk menekankan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menghadapi Pilkada 2024.
Selain itu, Pemda Poso juga tengah mempersiapkan Festival Danau Poso (FDP) sebagai bagian dari agenda daerah, dan akan melanjutkannya dengan rapat koordinasi Desk Pilkada yang melibatkan seluruh pihak terkait.
Rapat ini turut dihadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Poso, Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Poso, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Poso, serta sejumlah pemangku kepentingan.**