OBORMOTINDOK.CO.ID. Palu– Sulawesi Tengah akan mengadakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di tingkat provinsi, 12 kabupaten, dan 1 kota.
Dalam rangka menyambut pesta demokrasi tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menerima kunjungan kerja spesifik dari Komisi II DPR RI yang diketuai oleh Ahmad Doli Kurnia Tandjung pada Selasa (4/6).
Kunjungan tersebut disambut hangat oleh Gubernur Sulawesi Tengah, H. Rusdy Mastura, bersama Sekretaris Provinsi Dra. Novalina, M.M, forkopimda, KPU, Bawaslu, dan kepala perangkat daerah di Gedung Pogombo. Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Yusharto Huntoyungo, juga turut hadir.
Dalam sambutannya, Gubernur Sulawesi Tengah mengucapkan terima kasih atas perhatian Komisi II DPR RI yang berkunjung untuk memastikan kesiapan Pilkada serentak di daerahnya.
Ia berharap kunjungan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik untuk pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Gubernur juga mengajak semua pihak untuk berkolaborasi demi mendukung Pilkada serentak yang demokratis di Sulawesi Tengah.
Ketua Komisi II, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menekankan bahwa tahun 2024 merupakan tahun yang sangat padat dengan agenda pemilu.
Untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, pemilu legislatif, pemilu presiden, dan Pilkada serentak diadakan dalam tahun yang sama.
Oleh karena itu, Komisi II memandang penting untuk mengawal persiapan Pilkada agar tahapan-tahapannya berjalan dengan lancar.
Belajar dari kesuksesan Pilkada 2020 yang digelar di tengah pandemi Covid-19, Ahmad Doli berharap Pilkada serentak 2024 dapat mencapai kesuksesan serupa.
Dia menekankan pentingnya persiapan yang matang, terutama di daerah-daerah yang dipetakan rawan konflik.
Dalam sesi tanya jawab, terungkap bahwa Pemprov Sulawesi Tengah telah mengambil langkah-langkah strategis untuk mendukung penyelenggaraan Pilkada serentak 2024.
Langkah-langkah tersebut termasuk pemberian dana hibah Pilkada 2024 melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) kepada KPUD dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, masing-masing sebesar lebih dari 76,93 miliar Rupiah dan 23,75 miliar Rupiah.
Untuk menjamin netralitas ASN, BKD Provinsi Sulawesi Tengah telah menerbitkan Surat Nomor 800/418/BKD pada 4 Agustus 2022 tentang Himbauan Menjaga Netralitas dalam Pelaksanaan Pemilu yang ditujukan kepada Bupati/Walikota se-Sulawesi Tengah dan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Gubernur mengimbau agar ASN tetap netral selama pemilihan umum serentak tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, dibentuk tim gabungan yang terdiri dari personil Satpol PP, Polda, dan Korem yang bertugas melakukan patroli dan pengawasan di seluruh wilayah yang dianggap rawan konflik selama masa Pilkada.**
*) Ikuti berita terbaru Obormotindok.co.id di Google News
Tim Redaksi