Persatuan Gerakan Sosial Banggai Gelar Aksi Demo, Minta Pemda Reshuflle Kepala OPD I Obormotindok

OBORMOTINDOK.CO.ID. Luwuk— Persatuan Gerakan Sosial Banggai (Pengasos Banggai), mengelar aksi demo di depan Kantor Bupati Banggai, Kamis 18 Agustus 2022.

Aksi Demo Pengasos Banggai meminta agar Bupati Banggai Segera melakukan reshuflle kepada Kepala OPD

Disdukcapil Wajib Menghadirkan Pelayanan Data penduduk di Tingkat Kecamatan

Evalauasi pelayan terhadap PDAM dan Perbaikan serta Peningkatan Pelayanan di RSUD Luwuk Khususnya Retribusi Parkir.

Utha Mangendre Korlap aksi mengatakan, Pemerintah Daerah merupakan alat dalam menyelenggarakan pemerintahan yang memiliki tugas-tugas atau urusan-urusan tertentu yang diselenggarakan dan disesuaikan dengan kebijaksanaan, prakarsa dan kemampuan daerah yang diserahkan pemerintah pusat.

Tugas dan tanggungjawab ini sebagaimana ditegaskan oleh Undang-undang nomor 23 Tahun 2014. Penyelenggaraan pemerintahan daearah yang disesuaikan dengan sosio culture daearah dan masyarakat setempat tidak kemudian diartikan terputus kordinasi dengan pemerintah pusat baik situasi maupun regulasi.

Pandemic dan perang Rusia dan Ukraina di nyatakan telah picu ekonomi global. Pandangan ancaman pandemic Covid-19 sudah berangsur hilang namun dampak merebaknya virus ini ternyata telah menghancurkan ekonomi banyak Negara hal ini semakin di perparah dengan meletusnya perang Rusia-Ukraina.

Ia menjelaskan Presiden Joko Widodo juga mengingatkan bahwa krisis ekonomi global memang sudah didepan mata. Hal ini bisa diartikan bahwa negara Indonesia juga termasuk yang terancam situasi ekonominya.

Memahami hal tersebut kata Dia dengan segalah dampak potensi ancaman yang dimunculkan sampai ditingkatan daerah, dan juga melihat dan mendengar berbagai macam keluhan masyakat di Kabupaten Bangagai terhadap keadaan yang mereka rasakan yang diduga kuat akibat lemahnya OPD Menterjemahkan Visi Misi Bupati.

Untuk itu, Maka PERSATUAN GERAKAN SOSIAL BANGGAI memandang perlu adanya peningkatan daya kreasi Pemda dalam melakukan pelayanan public juga perlu adanya penyegaran kepengurusan ditingkatan Organisasi Perangkat Daerah agar tercapainya pelayanan yang prima ditingkatan masyarakat.