OBORMOTINDOK.CO.ID. MORUT- Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Morowali Utara (Morut) cukup menggembirakan. Hal tersebut dapat dilihat dari fakta Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB Morut tahun 2023.
Terjadi peningkatan yang mencapai 10,45 persen, ketimbang tahun 2022 yang hanya 8,89 persen. Demikian diungkap Wabup Morut, Djira pada sidang paripurna DPRD Morut dengan agenda penyampaian Bupati Morut terhadap Kebijakan Amum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perusahan (PPAS) tahun anggaran 2023 di Kantor DPRD Morut, Kamis (24/8/2023) malam.
Rapat paripurna itu dipimpin Wakil Ketua II DPRD Morut, Muhammad Safri.
Wabup Djira mengatakan, penyampaian dokumen KUA PPAS merupakan kewajiban konstitusional pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Ia mengungkapkan bahwa laju pertumbuhan PDRB Morut tahun 2023 meningkat mencapai 10,45 persen, ketimbang tahun 2022 yang hanya 8,89 persen.
Pertubuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh kategori pertambangan sebesar 18,61 persen, dan gas sebesar 8,99 persen. Administrasi pemerintahan, pertanahan, dan jaminan sosial wajib sebesar 18,12 persen.
“Peningkatan pertambangan terutama dari proses pengolahan, pabrik smelter pengelolaan nikel di Kecamatan Petasia dan Petasia Timur,” urai Wabup Djira.
Sejalan dengan meningkatnya nilai PDRB nasional, maka PDRB per kapita Kabupaten Morowali Utara dapat menjadi salah satu indikator kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, laju inflasi tahun 2023 secara nasional diperkirakan kembali berada pada rentang sasaran inflasi yang ditetapkan yakni 1,0 plus minus 3,0 persen. seiring dengan moderisasi harga komoditas global, di tengah tantangan fluktuasi harga komuditas pangan global dan faktor cuaca pembangunan sektor ekonomi tergantung pada kondis fiskal dan moneter.
“Jika hal itu tidak terkendali, maka mengakibatkan tingginya inflasi, sehingga daya beli masyarakat terhadap barang menjadi menurun,” jelasnya.
Wabup Djira mengakui, kemiskinan masih menjadi masalah besar yang perlu menjadi perhatian khusus di Kabupaten Morowali Utara. Tahun 2022, jumlah penduduk miskin di Morut sebanyak 15.860 jiwa atau 12,58 persen.
Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Masih tingginya kemiskinan di Morut disebabkan kultur atau budaya, di mana masih cukup banyak komunitas adat terpencil.
Ia pun mengungkapkan, dalam rancangan perubahan KUA PPAS ini pendapatan daerah tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp18,2 miliar, sehingga pendapatan diproyeksikan sebesar Rp1,2 triliun.
Sementara itu, belanja daerah mengalami kenaikan sebesar Rp101 miliar. Jika dibandingkan dengan pendapatan daerah, maka terjadi defisit sebesar Rp157 miliar. Untuk penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembayaran, maka terjadi surplus sebesar Rp157 miliar yang dipergunakan untuk menutupi defisit.
Turut hadir di rapat paripurna tersebut para anggota DPRD Morut, yakni, Melky Tangkidi, H. Syahruddin Mustafa, SE, Fanny Mistika Tampake, M.Kom, Indrawati Balirante, SE, Usman Ukas, SE, Epafras Sambongi, SH, Ahliddin Hadadde, Rindayani Dewi Sucitra, Djon Fikles Pehopu, Lelly Narce Maliso, SE, Yanto Baoli, Sukim Efendi, Asral Lawahe, Ikhtiarsyah, Gina Silvia Togalami.
Hadir pula sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemda Morut. (**)
**) Ikuti berita terbaru Obormotindok.co.id di Google News klik link ini dan jangan lupa Follow.