OBORMOTINDOK.CO.ID. Morut– Wakil Bupati Morowali Utara (Morut), H. Djira K., S.Pd., M.Pd., memimpin rapat penyelesaian penegasan batas wilayah desa per kecamatan di Kabupaten Morowali Utara. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Wakil Bupati, Rabu (07/04/2026).
Rapat ini digelar sebagai tindak lanjut atas belum adanya kepastian batas desa yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan persoalan, baik di tingkat pemerintahan maupun di tengah masyarakat desa yang berbatasan.
Dalam arahannya, Wakil Bupati Djira menegaskan pentingnya mengedepankan komunikasi dan musyawarah guna menghindari konflik antarwilayah. Ia mengingatkan agar pemerintah kecamatan maupun pemerintah desa tidak memaksakan kesepakatan kepada masyarakat.
“Jangan memaksakan masyarakat untuk bersepakat, tetapi berikan ruang komunikasi antarwarga desa agar persoalan dapat diselesaikan melalui musyawarah hingga tercapai kesepakatan bersama,” tegasnya.
Lebih lanjut, Djira menyampaikan bahwa terhadap desa-desa yang mengalami stagnasi atau belum menyelesaikan penetapan batas wilayah, pemerintah daerah akan mengambil langkah tegas melalui pendekatan yuridis atau kebijakan diskresi.
Penegasan batas wilayah desa sendiri mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016, yang meliputi tahapan pelacakan batas, kesepakatan antar pihak, pemasangan pilar batas, hingga pemetaan secara kartometrik.
Proses tersebut melibatkan tim di tingkat kecamatan dan kabupaten untuk memastikan kejelasan batas wilayah, baik secara fisik maupun legal. Tahapan ini kemudian diakhiri dengan penerbitan Peraturan Bupati sebagai dasar hukum yang sah.
Rapat ini turut dihadiri Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Krispen H. Masu, S.STP., M.Si., Kabag Pemerintahan Setdakab Morowali Utara Bing Efir Tobigo, S.APM., M.Si., serta para camat dan kepala desa se-Kabupaten Morowali Utara. (teguh)
