OBORMOTINDOK.CO.ID-Bangkep. Ratusan Guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Banggai Kepulauan (Bangkep), Kamis (5/8/2021) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati setempat.
Aksi unjuk rasa tersebut dipicu ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) yang memberlakukan pemotongan insentif atau tunjangan sebesar satu persen, yang diperuntukan untuk iuran BPJS. Dalam aksi tersebut demonstran membeberkan dugaan mereka bahwa, salah seorang oknum dilingkup Dinas Dikbud Bangkep sebagai inisiator kebijakan dimaksud, tanpa ada sosialisasi terlebih dahulu.
Selain itu juga para guru mendesak, Pemda Bangkep, agar segera membayarkan sisa pembayaran tunjangan sertifikasi dan non sertifikasi untuk Triwulan (TW) II, karena menurut mereka yang dibayarkan pada TW II hanya dua bulan saja. Kemudian PGRI meminta transparansi penerima tunjangan khusus guru daerah terpencil.
Sekretaris Daerah (Sekda) Bangkep, Rusli Moidady yang mewakili pemerintah pada momen itu, langsung memanggil Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), Ariono Orab dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Stevan Moidady untuk memberikan penjelasan terkait tuntutan PGRI itu.
Ariono Orab menjelaskan soal teknis keterlambatan pembayaran tunjangan. Namun pada kasus pemotongan tunjangan Ariono menampik tudingan demonstran. Jika ada oknum oknum pejabat yang berperan dalam pemotongan tunjangan.
Sementara Kepala BPKAD Bangkep Stevan Moidady dalam penjelasannya mengatakan, keterlambatan pembayaran tunjangan, bukan kesalahan Dikbud ataupun Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Namun dipengaruhi oleh kondisi keuangan daerah yang belum stabil. Tapi bukan berarti pemerintah lepas tanggungjawab soal itu,
“Mohon bersabar pemerintah tetap akan membayar tunjangan, yang sudah menjadi hal para guru,” tandasnya. (dan)
Tim Redaksi