OBORMOTINDOK.CO.ID. Luwuk– Wakil Bupati Banggai, Furqanuddin Masulili, menyampaikan Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKP) Bupati Banggai akhir tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna bersama DPRD Banggai, Selasa (21/4/2026), di Luwuk.
Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Banggai, Saripudin Tjatjo. Dalam kesempatan itu, Wabup Furqanuddin yang mewakili Bupati Banggai memaparkan kondisi keuangan daerah serta capaian kinerja pemerintah daerah sepanjang tahun 2025.
Dalam laporannya, realisasi pendapatan daerah tahun 2025 tercatat sebesar Rp2,688 triliun dari target Rp2,942 triliun atau mencapai 91,39 persen. Meski secara umum belum memenuhi target, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru menunjukkan kinerja positif dengan melampaui target yang ditetapkan.
Dari target sebesar Rp294,5 miliar, PAD tahun 2025 berhasil terealisasi sebesar Rp305,26 miliar. Sebaliknya, penurunan terjadi pada sektor pendapatan transfer, di mana dari target Rp2,622 triliun hanya terealisasi Rp2,358 triliun atau sebesar 89,94 persen.
Sementara itu, pada sisi belanja daerah yang meliputi belanja operasi dan belanja modal, realisasi anggaran mencapai Rp3,052 triliun dari target Rp3,316 triliun atau sebesar 92,04 persen.
Selain menyampaikan laporan keuangan, Wabup Furqanuddin juga memaparkan sejumlah capaian kinerja pemerintah daerah di berbagai sektor strategis. Di antaranya meliputi pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, pengelolaan lingkungan hidup, peningkatan investasi daerah, hingga reformasi birokrasi.
Namun demikian, ia mengakui masih terdapat berbagai kekurangan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.
“Pandangan serta evaluasi dari DPRD dan masyarakat akan menjadi bahan kajian untuk penyempurnaan kinerja pemerintah daerah ke depan,” ujar Furqanuddin.
Terkait kendala penyaluran dana transfer dari pemerintah pusat, Pemda Banggai terus melakukan pendekatan intensif. Hal tersebut juga telah disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Tengah dalam pertemuan bersama sejumlah kepala daerah.
Menurutnya, dana transfer memiliki peran yang sangat penting bagi pembangunan daerah, sehingga diperlukan dukungan berbagai pihak, termasuk DPRD, untuk memperjuangkan pencairannya.
“Kita perlu melakukan pendekatan agar pemerintah pusat memahami pentingnya dana transfer bagi daerah. Diharapkan ada dukungan DPRD, bahkan bersama-sama menyusun roadmap ke kementerian terkait agar hak-hak daerah dapat segera dicairkan,” ungkapnya.
Sebagai langkah antisipasi, Pemerintah Daerah Banggai juga telah melakukan pemetaan serta penyesuaian anggaran guna menjaga stabilitas keuangan daerah.**
