OBORMOTINDOK.CO.ID. Luwuk- Peningkatan iInovasi dan kualitas sumber daya aparatur sipil negara di Kabupaten Banggai perlu ditunjang dengan pelatihan kepemimpinan (diklatpim) di semua jenjang.
Melalui Tim Liputan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Banggai yang diterima obormotindok.co.id. menyebutkan, Hasil penelitian akademisi Universitas Muslim Indonesia Makassar, bekerja sama dengan Bappeda Litbang Banggai, menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara pelatihan kepemimpinan dan peningkatan inovasi ASN di Banggai.
Dalam seminar draft akhir penelitian yang dilakukan di Aula Pahangkabotan Kantor Bappeda Litbang Banggai, Luwuk Selatan, Rabu (11/8/2022), Wakil Bupati Banggai Furqanuddin menyambut baik hasil penelitian dari tim riset yang diketuai oleh guru besar UMI Makassar, Prof. Niniek F. Lantara.
“Tentunya ini akan jadi masukan dan bahan pertimbangan kami dalam mengambil kebijakan, khususnya untuk meningkatkan kualitas sumber daya ASN di Kabupaten Banggai,” ujar Wakil Bupati Furqanuddin, saat membuka kegiatan.
Dalam riset yang dilakukan selama empat bulan (April – Agustus 2022) itu, selain mendata jumlah ASN yang mengikuti diklatpim di semua level sejak 2018 sampai 2022, tim riset juga mencatat beberapa indikator inovasi seperti kreativitas, gairah atau semangat kerja, keahlian, gaya berpikir, dan penguasaan teknologi informasi.
Dengan menggunakan model analisis Structural Equation Modeling (SEM), serta memperhatikan nilai estimasi pada Standardized Regression Weights sebesar 0,999 dan nilai probability 0,015, tim riset menyimpulkan, pelatihan kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan inovasi PNS di Kabupaten Banggai.
Data riset itu juga menunjukkan adanya penurunan jumlah keikutsertaan ASN pada diklatpim tahun 2022 dibanding tahun sebelumnya, yakni dari total 50 orang (2021) menjadi 19 orang (2022).
Kepala Bappeda Litbang Banggai Ramli Tongko mengakui, terbatasnya alokasi anggaran untuk program peningkatan kapasitas ASN menjadi kendala bagi Pemkab Banggai. “Alokasi anggaran yang terbatas memang jadi kendala. Padahal pemerintah daerah dituntut mengalokasikan sebesar 16 persen dari APBD untuk program itu,” ujar Ramli.
Anggaran pelatihan kepemimpinan yang selama ini masih tertuang dalam DPA (dokumen pelaksanaan anggaran) tiap-tiap OPD, ke depan akan dipusatkan di BKPSDM. “Mulai 2023, ini (anggaran diklatpim) kita satukan di BKPSDM,” ujar Wakil Bupati.
Selain masalah anggaran, beberapa kendala yang dihadapi yaitu belum tersedianya lembaga/penyelenggara pelatihan kepemimpinan di Banggai, frekuensi pelaksanaan program diklatpim masih terbatas, rumitnya mekanisme persyaratan dalam keikutsertaan diklatpim, serta belum adanya sistem pengelolaan database pendidikan dan pelatihan ASN yang terpadu.
Untuk itu, tim riset menyarankan agar Pemkab Banggai perlu membenahi permasalahan tersebut. BKPSDM Banggai juga perlu membuat analisis kebutuhan diklat bagi ASN yang menduduki jabatan struktural. (fn)