OBORMOTINDOK.CO.ID. LUWUK- Sejumlah anggota Komisi III, DPRD Banggai menyoroti kinerja Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Banggai, Pupung Diliyanti yang dinilai belum maksimal melaksanakan program pekerjaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2023.
Sorotan itu mengemuka pada momen rapat dengar pendapat Komisi III, DPRD Banggai bersama sejumlah OPD dengan agenda evaluasi penyerapan APBD yang berlangsung di ruang rapat DPRD Banggai, Senin (10/7/2023).
Memasuki pekan awal triwulan ketiga atau hingga 10 Juli 2023, progres realisasi angaran pendapatan dan belanja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Banggai baru di 28,97 persen.
Instansi ini mengelola anggaran sebesar Rp22 miliar lebih. Sementara realisasi per 10 Juli baru Rp6 miliar lebih.
Dari Rp22 miliar lebih itu terdiri dari PAD Rp400 juta, belanja operasi Rp21 miliar dan belanja modal Rp660 juta.
Dari segi pendapatan, target PAD sebesar Rp400 juta, baru terealisasi sebesar Rp86 juta. Masih jauh dari harapan.
Belanja operasi dari Rp21 miliar, sudah terealisasi sebesar Rp5 miliar lebih. Sementara belanja modal Rp669 juta lebih telah terealsasi Rp566 juta atau sekira 84 persen lebih.
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Banggai, Pupung Diliyanto tak menampik disebut kinerjanya belum maksimal. Namun, dirinya mengaku, berupaya semaksimal mungkin, agar seluruh tugas pokok dan fungsinya berjalan dan dapat diselesaikan sesuai target sebelum berakhir tahun anggaran.
Di kesempatan itu, Pupung menguraikan sejumlah masalah yang mendera instansinya hingga sejumlah paket pekerjaan semisal pengadaan sapi belum terlaksana. Paket pengadaan barang sebut Pupung, masih menunggu petunjuk teknik.
Instansinya sebut Pupung, berkeinginan menyediakan pengusaha lokal untuk proses pengadaan. Sebelum program seperti pengadaan sapi kata dia, terlebih dahulu dipersiapkan kandangnya.
Kendala lainnya aku Pupung, instansinya masih disibukkan dengan proses pemeriksaan dari pihak kepolisian.
Pemeriksaan pihak kepolisian itu untuk tahun anggaran 2022. Pemeriksaan kepolisian sudah didampingi oleh kejaksaan.
Anggota Komisi III, DPRD Banggai, Syafruddin Husain mengingatkan bahwa Dinas Peternakan pada tahun anggaran sebelumnya terdapat Rp3,7 miliar anggaran yang gagal dilaksanakan. Mencermati fakta demikian, Syafruddin Husain menyoroti Dinas Peternakan yang tidak mengantisipasi sebelum.
Seharusnya ungkap Haji Udin-sapaan akrab Syafruddin Husain, tiga bulan pertama, langkah antisipasi seperti penyediaan kandang, kelompok penerima manfaat yang disertai dengan proposal sudah diverifikasi terlebih dahulu.
“Kenapa tidak diverifikasi dari awal? Saya khawatir, sampai akhir tahun tidak selesai. Karena, hanya berhadapan dengan masalah administrasi. Semua OPD harus mencermati masalah seperti ini. Kenapa tidak disiapkan dari awal kelompoknya? Kalau sudah Juli ini, prosesnya sudah penyaluran,” sodok Haji Udin.
Ia khawatir, anggaran bakal menumpuk di akhir tahun. Akibatnya, anggaran tak digunakan. Apalagi, sudah memasuki triwulan ketiga, progres realisasi belum mencapai 50 persen.
“Kalau sekarang belum 50 persen, itu artinya tidak mampu melaksanakan program. Menumpuk nanti pekerjaan. Nanti, yang penting anggarannya habis, tidak lagi mencermati kualitas. Saya tidak mengerti cara perencanaan anggaran model begini, karena ini terulang terus menerus,” sesal Haji Udin.
Wakil Ketua Komisi III, Saripudin Tjatjo juga mengungkap kekecewaannya. Sebab, anggaran tidak terserap dengan baik.
“Padahal, saat reses, warga meminta agar program itu segera terlaksana,” ungkap Saripudin Tjatjo.
Om Arif-sapaan akrab politisi partai berlambang pohon beringin rindang ini menyoroti pula realisasi penerimaan PAD yang dikelola Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
“Setiap tahun dibahas PAD, OPD tidak punya tanggung jawab. Dari Rp400 juta, realisasinya minim. Kalau sudah ditetapkan, maka wajib direalisasikan. Baru 5 persen realisasi PAD. Padahal sudah memasuki triwulan ketiga. Kalau tidak tercapai, kita drop (anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan,” sesal Om Arif.
Ketua Komisi III, I Putu Gumi juga menyesalkan kinerja instansi yang dipimpin Pupung Diliyanto itu. Gumi menekankan bahwa sejatinya, triwulan ketiga ini, realisasi anggaran, baik itu belanja maupun pendapatan berkisar di kisaran 50 persen. Apalagi, berhadapan dengan APBD Perubahan.
“Jangan sampai numpuk di triwulan empat yang mengakibatkan pekerjaan asal jadi,” kata Gumi.
Politisi PDI Perjuangan ini menaruh harap, kepala OPD bersama seluruh perangkatnya memberi perhatian sesius, agar target pelaksanaan anggaran maupun penerimaan PAD terlaksana dengan baik.
Pupung mengakui, kinerjanya belum maksimal. Namun, ia berjanji merealisasikan seluruh target penerimaan PAD maupun pelaksanaan program yang melekat di instansinya.
Pupung juga menjelaskan bahwa bantuan sapi yang saat ini bersifat pengadaan sapi lalu didistribusikan kepada kelompok ternak akan dirubah polanya. Bantuan itu akan dirubah dari barang menjadi bentuk uang. Kelompok penerima yang akan membelanjakannya dengan didampingi Kejaksaan dan Inspektorat.
Instansinya memang kesulitan mencari kelompok penerima seperti bantuan sapi. Sebab, data pokir (pokok-pokok pikiran dari anggota dewan) yang disajikan Bappeda kepada instansinya bersifat gelondongan, tidak disertai dengan proposal.
“Jadi, kami mencari kelompok (penerima bantuan). Semoga kedepan dirapikan. Kami yakin, triwulan empat ini bisa dituntaskan. Target akan bisa tercapai 100 persen,” janji Pupung. (top)
**) Ikuti berita terbaru Obormotindok.co.id di Google News klik link ini dan jangan lupa Follow.
Tim Redaksi