OBORMOTINDOK.CO.ID. Morut– Wakil Bupati Morowali Utara, H. Djira, S.Pd, M.Pd, mengimbau semua pihak agar tidak membawa isu agama dan keyakinan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang sedang berlangsung.
Hal ini disampaikan saat memberikan pengarahan kepada puluhan kepala sekolah SMP se-Morowali Utara dalam kegiatan Musyawarah Kerja di tepi Danau Poso, Jumat (20/9).
“Pancasila adalah landasan utama kita dalam berpolitik, pemerintahan, dan kehidupan bermasyarakat,” tegas Djira.
Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMP se-Morowali Utara kali ini mengusung tema “Bergerak Bersama Melanjutkan Merdeka Belajar Menuju Morowali Utara yang Cerdas”.
Dalam arahannya, Wabup Djira menekankan pentingnya para kepala sekolah mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam tugas sehari-hari dan mengajarkannya kepada para siswa.
Djira, yang juga menjabat sebagai Ketua Komda Alkhairaat Morowali Utara, menyampaikan bahwa dalam pemerintahan Delis-Djira, Pancasila selalu menjadi pedoman utama.
“Banyak yang berasumsi karena Bupati Delis beragama Kristen, perhatian kami akan lebih banyak kepada agama Islam. Namun kenyataannya, alokasi anggaran untuk sektor keagamaan Islam lebih besar dari Kristen,” jelasnya.
Sebagai contoh, pembangunan Islamic Center dimulai tahun lalu dengan anggaran Rp 10 miliar dan dilanjutkan dengan anggaran tambahan Rp 10 miliar tahun ini.
Sementara Christian Center baru dimulai tahun ini.
Djira juga menambahkan bahwa insentif bagi tokoh agama lebih banyak diberikan kepada masjid, dengan tiga tokoh agama per masjid dibandingkan dengan dua tokoh agama per gereja.
“Untuk kegiatan Pesparawi (Pesta Paduan Suara Gerejawi), anggaran hanya Rp 600 juta, sedangkan untuk SPG-MTQ mencapai Rp 2 miliar. Selain itu, perjalanan wisata rohani ke Israel hanya enam orang, sedangkan umrah ke Tanah Suci Mekah dan Madinah lebih dari 10 orang,” paparnya.
Djira juga menyebut bantuan sosial keagamaan lainnya, termasuk bagi pemuda, perempuan, anak-anak, panti asuhan, serta pembangunan masjid dan mushalah, lebih banyak disalurkan untuk agama Islam.
Wabup kemudian menegaskan bahwa tidak ada diskriminasi dalam pembangunan sektor keagamaan di Morowali Utara.
Ia menekankan bahwa perhatian pemerintah terhadap pembangunan agama diberikan secara proporsional.
“Kami tidak pernah melarang kegiatan agama apapun, tidak pernah melarang pembangunan rumah ibadah, atau membatasi dakwah agama tertentu,” tegasnya.
Djira juga menyampaikan bahwa kemajuan Morowali Utara hingga saat ini tak lepas dari doa seluruh umat beragama yang selalu memberikan dukungan bagi pemerintah.(teguh).
*) Ikuti berita terbaru Obormotindok.co.id di Google News
Discussion about this post